Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dalam rangka menanggulangi dampak akibat dari perdagangan tidak adil yakni praktik dumping (tindakan antidumping) dan praktik subsidi (tindakan imbalan). KADI siap melayani industri dalam negeri, baik secara individu maupun secara asosiasi dalam menghadapi barang impor yang ditengarai mengandung dumping dan mengandung subsidi yang dilarang dengan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya praktik dumping maupun subsidi tersebut. Selanjutnya, KADI akan merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik dumping dan merekomendasikan pengenaan bea masuk imbalan (BMI) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik subsidi.

Selain itu, KADI juga mengidentifikasi dampak dinamika perubahan ekonomi global, tidak hanya menawarkan banyak peluang untuk bisnis, tetapi juga menciptakan banyak tantangan. Perilaku pelaku usaha yang berupaya menghindari pengenaan BMAD maupun BMI, dengan melakukan praktik Penghindaran (circumvention) yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis, telah menjadi perhatian KADI. Saat ini, upaya penyempurnaan peraturan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan telah dilakukan dan telah mencapai tahap akhir.

Oleh karena itu, kami berharap pelaku industri dalam negeri dapat segera menghubungi kami agar dapat memanfaatkan instrumen trade remedies ini agar industri dalam negeri dapat beroperasi secara sehat dan mampu bersaing pada level yang sama di dalam negeri sendiri. KADI berkomitmen untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal agar perlindungan yang seharusnya diterima industri dalam negeri dapat diberikan Pemerintah secara maksimal.