Sambutan Ketua KADI


Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dalam rangka menanggulangi dampak akibat dari perdagangan tidak adil yakni praktik dumping (tindakan antidumping) dan praktik subsidi (tindakan imbalan). KADI siap melayani industri dalam negeri, baik secara individu maupun secara asosiasi dalam menghadapi barang impor yang ditengarai mengandung dumping dan mengandung subsidi yang dilarang dengan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya praktik dumping maupun subsidi tersebut. Selanjutnya, KADI akan merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik dumping dan merekomendasikan pengenaan bea masuk imbalan (BMI) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik subsidi.

Selain itu, KADI juga mengidentifikasi dampak dinamika perubahan ekonomi global, tidak hanya menawarkan banyak peluang untuk bisnis, tetapi juga menciptakan banyak tantangan. Perilaku pelaku usaha yang berupaya menghindari pengenaan BMAD maupun BMI, dengan melakukan praktik Penghindaran (circumvention) yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis, telah menjadi perhatian KADI. Saat ini, upaya penyempurnaan peraturan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan telah dilakukan dan telah mencapai tahap akhir.

Oleh karena itu, kami berharap pelaku industri dalam negeri dapat segera menghubungi kami agar dapat memanfaatkan instrumen trade remedies ini agar industri dalam negeri dapat beroperasi secara sehat dan mampu bersaing pada level yang sama di dalam negeri sendiri. KADI berkomitmen untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal agar perlindungan yang seharusnya diterima industri dalam negeri dapat diberikan Pemerintah secara maksimal.

Ketua KADI


Danang Prasta Danial, S.E, M.E

Ketua Komite Anti Dumping Indonesia

Perkembangan Kasus


Sunset Review dan Interim Review Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP)

Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2019 T...

Selengkapnya

Sunset Review III Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (HRC/Hot Rolled Coil)

Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 j...

Selengkapnya

Sunset Review III H Section dan I Section

Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.010/2019 T...

Selengkapnya

Sunset Review II Tinplate

Pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tanggal 31-12-2018 dengan BMAD sebagai beri...

Selengkapnya

Benang Filamen Sintetik

Tahapan Proses Penyelidikan 1. Inisiasi Penyelidikan : 12 September 20...

Selengkapnya

Polypropylene Copolymer

Tahapan Proses Penyelidikan 1. Inisiasi Penyelidikan : 14 Agustus 2023...

Selengkapnya

Dokumen


PMK BMAD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Republik Rakyat Tiongkok

Unduh

PMK BMAD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan

Unduh

PMK BMAD

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok

Unduh

Informasi


Kegiatan

Ketua KADI Menjadi Narasumber dalam Kegiatan ASEAN Trade Remedies Forum

Phu Quoc - Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Dr Ir Donna Gultom, MSc, menjadi narasumbe...

Selengkapnya
Kegiatan

Ketua KADI Menghadiri Pertemuan Rules Committee World Trade Organization

Jenewa - Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Dr Ir Donna Gultom, MSc, didampingi oleh Inv...

Selengkapnya
Kegiatan

Meningkatkan Pemahaman Dunia Usaha Terhadap Investigasi Antidumping: KADI Gelar Asistensi di Bandung

Bandung, 27 Februari 2024 Dalam rangka melindungi industri dalam negeri dari praktik perdaganga...

Selengkapnya
Kegiatan

Dialog Advokasi Perdagangan

Semarang - Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Suhanto membuka Dialog Advokasi Perd...

Selengkapnya