PERMOHONAN PENYELIDIKAN
Bagi produsen dalam negeri barang sejenis dan/atau asosiasi produsen dalam negeri barang sejenis yang mengalami kerugian akibat masuknya barang impor dumping dan/atau mengandung subsidi, dapat mengajukan permohonan penyelidikan kepada KADI.
Sambutan Ketua KADI
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) adalah otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penyelidikan dalam rangka menanggulangi dampak akibat dari perdagangan tidak adil yakni praktik dumping (tindakan antidumping) dan praktik subsidi (tindakan imbalan). KADI siap melayani industri dalam negeri, baik secara individu maupun secara asosiasi dalam menghadapi barang impor yang ditengarai mengandung dumping dan mengandung subsidi yang dilarang dengan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya praktik dumping maupun subsidi tersebut. Selanjutnya, KADI akan merekomendasikan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik dumping dan merekomendasikan pengenaan bea masuk imbalan (BMI) jika eksportir dari negara lain terbukti melakukan praktik subsidi.
Selain itu, KADI juga mengidentifikasi dampak dinamika perubahan ekonomi global, tidak hanya menawarkan banyak peluang untuk bisnis, tetapi juga menciptakan banyak tantangan. Perilaku pelaku usaha yang berupaya menghindari pengenaan BMAD maupun BMI, dengan melakukan praktik Penghindaran (circumvention) yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis, telah menjadi perhatian KADI. Saat ini, upaya penyempurnaan peraturan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan telah dilakukan dan telah mencapai tahap akhir.
Oleh karena itu, kami berharap pelaku industri dalam negeri dapat segera menghubungi kami agar dapat memanfaatkan instrumen trade remedies ini agar industri dalam negeri dapat beroperasi secara sehat dan mampu bersaing pada level yang sama di dalam negeri sendiri. KADI berkomitmen untuk melakukan tugas dan fungsinya secara maksimal agar perlindungan yang seharusnya diterima industri dalam negeri dapat diberikan Pemerintah secara maksimal.
Ketua KADI
Dr. Ir. Donna Gultom, M.Sc.
Ketua Komite Anti Dumping Indonesia
Perkembangan Kasus
Sunset Review III Baja Lembaran dan Gulungan Canai Panas (HRC/Hot Rolled Coil)
Usulan perpanjangan pengenaan BMAD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 j...
SelengkapnyaSunset Review II Tinplate
Pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 214/PMK.010/2018 tanggal 31-12-2018 dengan BMAD sebagai beri...
SelengkapnyaSunset Review Frit
Usulan perpanjangan atas pengenaan BMAD sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.010/2017 tanggal 22-11-2017...
SelengkapnyaDokumen
PMK BMAD
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Polyester Staple Fiber (PSF) dari India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan
PMK BMAD
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.010/2022 Tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Lisin, Ester dan Garamnya untuk Pakan Ternak (Feed Grade) dari Negara Republik Rakyat Tiongkok
Regulasi
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan
Informasi
KADI Memulai Penyelidikan Sunset Review Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Coil (HRC) yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand
Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali...
SelengkapnyaKADI Memulai Penyelidikan Sunset Review Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Tinplate yang Berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Republik Korea, dan Taiwan
Jakarta - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) melakukan inisiasi penyelidikan peninjauan kembali...
SelengkapnyaPemerintah Memutuskan untuk Tidak Mengenakan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Cold Rolled Stainless Steel (CRS) asal Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok
Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tidak mengenakan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produ...
SelengkapnyaPembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan
Bekasi - Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) kembali menyelenggarakan rapat pembahasan tentang R...
Selengkapnya