Sambutan Ketua KADI


Sebagaimana kita ketahui pasar dunia dewasa ini semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Kecenderungan pasar bebas ini adalah keadaan yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi barang-barang ekspornya masing-masing. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap menghambat perdagangan, baik tarif maupun non-tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral.

 

Disatu pihak, bagi Indonesia, kondisi pasar internasional yang terbuka dan bebas hambatan ini akan menguntungkan kepentingan Indonesia sebagai negara eksportir karena menawarkan peluang yang besar untuk produk-produk ekspor kita. Namun demikian dilain pihak, Indonesia juga dituntut untuk membuka pasar domestik bagi produk impor dari negara-negara mitra. Terbukanya pasar domestik bagi produk impor dapat membawa dampak yang negatif bilamana produk domestik belum mampu bersaing dengan produk impor. Dalam beberapa hal, banjirnya barang impor maupun dijualnya barang impor yang didumping bisa menyebabkan kerugian IDN.

 

Dalam upaya melindungi IDN atau banjirnya barang impor maupun masuknya barang impor yang didumping yang merugikan produsen dalam negeri, World Trade Organization (WTO) memberikan suatu instrumen yang membolehkan negara anggotanya untuk mengambil tindakan mengenakan bea masuk tambahan, bisa berupa anti dumping, anti subsidi, dan tindakan pengamanan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi produsen dalam negeri yang bersangkutan agar bisa bersaing dengan produk impor sehingga tidak mengalami kerugian atau dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh produsen dalam negeri akibat barang impor yang didumping ataupun baginya barang impor. Namun tentunya pengenaan tindakan anti dumping maupun tindakan pengamanan harus terlebih dahulu melalui penyelidikan yang dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan rangkaian penyelidikan dimulai dengan adanya permohonan dari IDN atau atas pertimbangan tertentu bisa dengan inisiatif otoritas.

 

Dumping merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh ekportir produsen/eksportir untuk bersaing dalam upaya mendapat atau meningkatan pangsa pasar dinegara tujuan ekspor yaitu dengan cara men jual barangnya ke negara lain (termasuk ke Indonesia) dengan harga yang lebih murah dari pada harga jual dipasar domestiknya. Praktek dumping seperti tersebut di atas, tidak secara eksplisit dilarang oleh WTO, tetapi apabila memberikan dampak yang merugikan industri barang sejenis di negara pengimpor, WTO memperbolehkan negara tersebut untuk mengambil tindakan anti dumping berupa pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

 

Sejak KADI dibentuk pada tahun 1996 sampai dengan September 2015 Indonesia baru melakukan tuduhan atau memanfaatkan instrumen anti dumping sejumlah 60 kasus yang terdiri dari berbagai komoditi antara lain baja, kertas, tepung terigu, tekstil, kimia yang berasal dari berbagai negara, yaitu:

 

• Tiga Puluh (30) komoditi telah dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD),

• Delapan belas (18) komoditi ditutup penyelidikannya karena permintaan petisioner atau tidak memenuhi persyaratan penyelidikan,

• Dua Belas (12) komoditi sedang dalam proses penyelidikan.

 

Ketentuan WTO tentang anti dumping mengharuskan keaktifan dari industri dalam negeri untuk mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping apabila dirugikan oleh barang impor dumping. Oleh karena itu kegiatan ini merupakan forum komunikasi langsung antara pihak otoritas yang ditugasi oleh Pemerintah untuk melakukan penyelidikan tindakan anti dumping yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dengan pelaku usaha khususnya industri dalam negeri.

 

 

Komite Anti Dumping Indonesia

 

Ketua,

                                  

Ernawati




© Copyright 2015 - CV Baskara Tekno.