Latar Belakang KADI


Seiring dengan semakin meningkatnya globalisasi, pasar dunia dewasa ini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Kecenderungan ini adalah fenomena yang tidak dapat dihindari, karena setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional menghendaki pasar dunia yang terbuka bagi produk-produk ekspornya masing-masing. Tuntutan untuk membuka pasar bagi produk impor tentunya dapat membawa dampak yang negatif bilamana produksi domestik belum mampu menghadapi persaingan yang ketat dari produk impor, terutama bilamana produk impor membanjiri pasar dalam negeri.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian WTO tentang anti dumping, setiap negara Anggota WTO berhak untuk melindungi industri dalam negerinya bilamana industri yang bersangkutan menderita kerugian sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar (dumping dan subsidi). Anggota WTO diijinkan untuk mengambil tindakan anti dumping dan imbalan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri sebagai akibat masuknya barang impor dari produk yang sama atau sejenis dengan harga yang tidak wajar.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, membentuk Komite Anti Dumping Indonesia sebagai otoritas penyelidikan dumping dan subsidi. Sejak KADI dibentuk pada tahun 1996, Indonesia belum memaksimalkan instrumen dan aturan anti dumping maupun subsidi, akibat dari kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang adanya tindakan anti dumping dan imbalan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan terhadap perdagangan yang tidak adil(unfair trade).

Oleh sebab itu, KADI berharap melalui website ini pemahaman mengenai tindakan anti dumping menjadi bertambah baik dan akan memberikan manfaat kepada industri dalam negeri dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi industri dalam negeri yang merasa dirugikan akibat importasi barang yang diduga mengandung dumping dan subsidi.




© Copyright 2015 - CV Baskara Tekno.